Dana hibah-bansos pelaksana pilkada 2018 capai Rp 39,7 triliun

Lintasberita.net, JAKARTA - Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) perlu menjadi sorotan utama menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang. karena, anggaran tersebut paling rawan dipolitisasi karena peruntukannya statis. Khususnya oleh calon kepala daerah yang berstatus petahana.

Data yang didapat dari Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, berdasar kajiannya, jumlah dana hibah-bansos yang tersebar di 17 provinsi pelaksana pilkada 2018 cukup besar. Yakni, mencapai Rp 39,7 triliun.

Dari 17 provinsi tersebut, Jawa Barat berada di posisi puncak dengan anggaran lebih dari Rp 10 triliun, 16 provinsi lain mendapat alokasi di bawah Rp 10 triliun. Kisarannya Rp 800 juta hingga Rp 7 triliun.

”Kalau tidak ada pengawasan, dana hibah dan bansos sangat rawan disalahgunakan untuk kemenangan para calon gubernur,” ujar Jajang kepada wartawan kemarin (14/8) seperti dilansir JPNN.com.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat dan para penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan penggunaan dana bansos. ungkap Jajang

Sebab, sudah banyak contoh kasus dana hibah dan bansos yang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Jajang mencontohkan kejadian dalam Pilkada Sumatera Selatan 2013. Kala itu, dana hibah dan bansos di provinsi tersebut digunakan untuk kepentingan pilkada. Akibatnya, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 21 miliar.

Saat dikonfirmasi, Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, pengawasan terhadap dana hibah dan bansos sudah cukup ketat. Terkait dana bansos, misalnya, untuk bisa diberikan tahun ini, harus dirancang sejak tahun sebelumnya.

Dengan mekanisme semacam itu, peruntukan dan pencairannya tidak bisa tiba-tiba atau menyesuaikan kepentingan politik.

Kalaupun ada usulan dana bansos diberikan kepada kelompok tertentu yang sifatnya mendadak, itu memang bisa dilakukan melalui APBD perubahan. Namun, proses evaluasinya tidaklah mudah.

”Kemendagri telah membuat filternya,” kata Hadi setelah memimpin serah terima jabatan kepala pusat penerangan di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Untuk dana hibah, lanjut dia, ada ketentuan yang mewajibkan pemberiannya tidak kepada satu kelompok secara berkali-kali.

Di sisi lain, ada asas yang mewajibkan aspek kemanfaatan dan output yang terukur. ’’Lalu, tingkat pertanggungjawaban harus jelas,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan. Hadi juga meminta pemerintah daerah bisa memublikasikan peruntukan dana bansos dan hibahnya. Dengan demikian, masyarakat bisa terlibat aktif dalam melakukan pengawasan

Dana Hibah dan Bansos 17 Provinsi:

1. Jawa Barat Rp 10.420.638.276.892

2. Jawa Timur Rp 6.440.091.440.000

3. Jawa Tengah Rp 5.192.090.652.000

4. Sumatera Utara Rp 3.658.144.919.358

5. Sulawesi Selatan Rp 1.898.713.207.000

6. Sumatera Selatan Rp 1.652.894.054.000

7. Lampung Rp 1.513.323.000.000

8. Nusa Tenggara Timur Rp 1.371.570.750.000

9. Papua Rp 1.180.654.537.924

10. Bali Rp 1.085.907.800.000

11. Riau Rp 1.025.273.599.500

12. Nusa Tenggara Barat Rp 998.352.318.500

13. Kalimantan Timur Rp 872.168.700.000

14. Kalimantan Barat Rp 855.712.300.000

15. Sulawesi Tenggara Rp 707.025.070.000

16. Maluku Rp 508.178.001.020

17. Maluku Utara Rp 340.551.600.000

Total anggaran dana hibah dan bansos 17 provinsi Rp 39.721.290.226.194

Sumber: Center for Budget Analysis (CBA) 
Have you ever dreamed to live in Vanuatu? Well, your dreams may come true! Visit the site https://vrp-mena.com/lang/index.php to learn how it is possible. Musical Source provides the most up-to-date information on synthesizers for sale at Amazon in the UK. For more details visit this site: https://www.musicalsource.co.uk/synthesizers.php

Artikel Menarik Lainnya :

Loading...

Disqus Comments
© 2017 lintas berita - Template Created by goomsite - Proudly powered by Blogger