4 hal yang disalahkan pemerintahan Jokowi ke penguasa terdahulu

Lintasberita.net, Jakarta - Beginilah kenyataan yang sedang dialami Indonesia saat ini, Pemerintahan Joko Widodo kerap kali menyalahkan pemerintahan terdahulu atas masalah-masalah ekonomi Tanah Air. Mulai dari pengalokasian subsidi Bahan Bakar Minyak hingga utang yang melonjak saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan pemerintahan SBY lambat mendukung pertambangan Tanah Air, seperti dilansir Merdeka.com (15/8)

"Pemerintah SBY agak terlambat meng-endorse dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," ungkap Darmin.

Susilo Bambang Yudhoyono pun tak tinggal diam. Dia meminta pemerintahan Jokowi untuk fokus bekerja, tak perlu lagi memikirkan masalah-masalah masa lalu dan menyalahkannya.

"Hingga saat ini, SBY & Pemerintahan SBY masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. *SBY*," tulis SBY di akun resminya @SBYudhoyono.

Berikut 4 hal yang disalahkan pemerintahan Jokowi ke penguasa terdahulu dalam sektor ekonomi.

1. BBM Subsidi

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pemberian subsidi yang terlalu besar mampu mempersempit pembangunan di Indonesia. Sebab, anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk subsidi BBM, sedangkan anggaran untuk keperluan lainnya menjadi kurang optimal.

"Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," kata JK di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dan yang kedua subsidi yang begitu besar kepada BBM. Itu menyebabkan mempersempit kemungkinan kita membangun," imbuhnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, subsidi energi mencapai Rp 89,9 triliun, meningkat dari APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun. Angka ini termasuk subsidi BBM sebesar Rp 44,5 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 45,4 triliun.

2. Utang

Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun.

"Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini. Inilah yang musti dijelaskan kepada publik, ketika beliau menjadi presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun. Kemudian, setiap tahunnya harus membayar utang enggak ngapa-ngapain saja selama tiga tahun sudah menjadi Rp 750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja," ujarnya di Istana Negara, Senin (24/7)

3. Ekonomi melambat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2017 sebesar 5,01 persen. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi kuartal I-2017, namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 yang mencapai 5,18 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi karena saat ini merupakan periode yang dinamis, di mana tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara global. Pergerakan dinamis sebagai dampak pemulihan krisis global 5 tahun lalu.

"Sedemikian dinamis sehingga perekonomian global yang belum juga pulih benar. Belum juga menemukan bentuknya yang baru kemudian bergerak lebih sistematik ke depan. Selain apa yang terjadi kira-kira 4 sampai 5 tahun yang lalu masih terus berlanjut dampaknya," kata Darmin, dalam sambutannya di Seminar Nasional Apakah Perekonomian Indonesia Melambat?, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (14/8).

4. Proyek kelistrikan mangkrak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang diduga mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengaudit kerugian negara atas mangkraknya proyek tersebut.

"(Presiden) memerintahkan BPKP kemudian menteri terkait, Menteri PU, Menteri BUMN untuk melakukan analisis, audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak itu," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Johan, terungkapnya puluhan proyek mangkrak bermula ketika Jokowi memimpin rapat terbatas tentang proyek 35.000 MW di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak di Tanah Air yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008. Pada tahun itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Have you ever dreamed to live in Vanuatu? Well, your dreams may come true! Visit the site https://vrp-mena.com/lang/index.php to learn how it is possible. Musical Source provides the most up-to-date information on synthesizers for sale at Amazon in the UK. For more details visit this site: https://www.musicalsource.co.uk/synthesizers.php

Artikel Menarik Lainnya :

Loading...

Disqus Comments
© 2017 lintas berita - Template Created by goomsite - Proudly powered by Blogger