Lintas Berita

H. SUPARMAN, S.Sos, M.Si
Lintasberita.net,  PEKANBARU - Bupati Rokan Hulu Suparman divonis bebas pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (23/2/2017). Sementara Johar Firdaus divonis 5 tahun 6 bulan.

Suparman dinyatakan tidak bersalah dalam dugaan suap percepatan pengesahan RAPDB P Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015. Ratusan pendukung Bupati Rohul non aktif Suparman histeris saat hakim membacakan vonis terhadap terdakwa, Kamis, 23 Februari 2017 di PN Pekanbaru.

Pengadilan memvonis Suparman dengan vonis bebas setelah dinilai tidak terbukti dalam kasus korupsi APB Riau beberapa waktu lalu.

Namun sayangnya, hal yang sama tidak terjadi pada mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus yang justru divonis hukuman penjara lima tahun enam bulan dalam kasus yang sama.

Vonis tersebut dibacakan langusng oleh Rinaldi Triandiko dalam sidang vonis kasus dugaan suap APBD Riau di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, hari ini.

"Terdakwa satu (Johar Firdaus, red), menjatuhkan penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp200 juta, jika tidak dibayar maka diganti kurungan 3 bulan bulan penjara, serta membayar biaya perkara Rp10 ribu," ungkap hakim ketua.

"Sedangkan untuk terdakwa dua (Suparman, red), tidak terbukti secara sah. Membebaskan terdakwa dua dari dakwaan penuntut umum, dipulihkan haknya serta membebankan biaya perkara pada negara," lanjutnya membacakan.
[ads-post]
Tak pelak, usai pembacaan vonis tersebut, ratusan masaa yang memang berasal dari Rohul tersebut berteriak histeris menyambut hal tersebut. Bahkan ada yang menangis serta bertakbir.

Setelah pembacaan vonis tersebut, Suparman dan Johar Firdaus langsung dikawal ketat dan dibawa ke mobil tahanan, untuk diberangkatkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Source: Riautribune

Bupati Tanggamus siap ungkap anggota DPRD yang terima suap
Bambang Kurniawan Mantan Bupati Tanggamus Lampung
Lintasberita.net, Jakarta - Mantan Bupati Tanggamus Lampung, Bambang Kurniawan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemberian suap terhadap anggota DPRD Lampung. Sebelum masuk ke ruang tunggu pemeriksaan, Bambang berkicau dirinya akan menyeret nama-nama yang dianggap turut menikmati uang suap.

"Siap, siap, siap (siap membuka anggota DPRD yang menerima suap)," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/2).

Dia juga sempat mengungkapkan rasa keberatan perihal status tersangka yang disematkan kepadanya oleh KPK pada Oktober lalu. Menurutnya, KPK sudah seharusnya menetapkan tersangka lagi selain dirinya. Terlebih lagi dia sudah menyebutkan 8 anggota DPRD yang terima uang suap berkisar Rp 30 juta.

"Ya seharusnya (menjadi tersangka) yang menerima lah kan waktu itu saya sudah sebutkan ada 7 sampai 8 orang terima rata-rata 30 (Rp 30 juta," tukasnya.

Penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bambang diumumkan Oktober lalu oleh pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

"Dalam pengembangan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan APBD Kabupaten Tanggamus 2016 KPK menemukan bukti cukup untuk menetapkan BK sebagai tersangka," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat.
[ads-post]
Yuyuk menuturkan, pemberian suap terhadap setiap anggota DPRD nilainya bervariasi berkisar Rp 30 juta lebih. Bahkan tidak hanya diterima anggota DPRD, melainkan juga ketua fraksi dan anggota badan anggaran.

Sementara untuk total suap telah diberikan Bambang hingga saat ini masih dalam proses penghitungan tim KPK. "Dugaan korupsi masih harus dihitung dan akan berubah jadi belum bisa disimpulkan," katanya.

Masih terkait dengan kasus ini, Yuyuk menyampaikan bahwa ada pengembalian uang suap, namun dia enggan membocorkan pihak yang telah mengembalikan suap tersebut.

"Ada tapi belum bisa diumumkan siapa dan berapa," pungkasnya.
Source: Merdeka

Honorer K2
Ilustrasi. Foto: dok/lintasberita.net
Lintasberita.net, Jakarta - Pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunggu surat presiden. Sampai hari ini, surpres yang dinanti DPR RI untuk memulai pembahasan belum juga turun.

Itu sebabnya, belasan ribu honorer kategori dua (K2) pada aksi 222 dan 232 nanti akan meminta pemerintah segera mengeluarkan surpres-nya.

"Belasan tahun kami teraniaya dengan gaji sangat minim. Harapan kami terakhir tinggal di presiden. Wahai presiden kami tercinta Bapak Jokowi tolong setujui dan segera tanda tangani surpres-nya agar revisi ASN segera disahkan menjadi undang-undang," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Jumat (17/2).

Titi kembali menegaskan, revisi UU ASN akan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Mereka yakin presiden akan mewujudkan‎ harapan ratusan ribu honorer K2.
[ads-post]
"Kami tahu presiden selalu pro rakyat apalagi rakyat kecil dan menderita seperti kami. Kami telah ikut membangun bangsa ini selama belasan hingga puluhan tahu‎n. Semoga presiden akan mendengarkan suara rakyatnya," tandasnya.
Source: JPNN
Powered by Blogger.